Herman Khaeron Dorong Revisi UU Perkoperasian Secara Menyeluruh, Perkuat Pengawasan dan Kepastian Hukum Koperasi
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada perubahan sejumlah pasal tertentu. Menurutnya, pembenahan regulasi koperasi perlu dilakukan secara komprehensif guna menjawab berbagai persoalan yang selama ini menghambat perkembangan sektor perkoperasian di Indonesia. Pernyataan tersebut […]
Selengkapnya...