JAKARTA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden RI dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Herman, pidato Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi rakyat serta memperkuat fondasi negara.
“Saya sepakat dengan Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi-sendi negara, dan alat untuk mensejahterakan rakyat,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai target ekonomi yang dipatok pemerintah untuk tahun 2027 memang cukup menantang, namun tetap realistis apabila dibarengi strategi yang agresif dan konsisten.Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar 11,82–12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan belanja negara berada pada kisaran 13,62–14,80 persen dari PDB.Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada pada rentang 1,8–2,4 persen dari PDB.
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan hal mudah di tengah ketidakpastian global. Namun kami yakin pemerintah memiliki cara dan strategi yang agresif untuk mencapainya,” ujar Herman.
Selain pertumbuhan ekonomi, Herman juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5–3,5 persen sebagai indikator stabilitas harga barang dan jasa. Ia menilai asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Menurutnya, penguatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus mendorong hilirisasi industri serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Herman juga menilai asumsi harga minyak mentah dunia pada level 70–90 dolar AS per barel cukup realistis di tengah ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah.
Meski demikian, ia berharap harga energi global dapat kembali stabil apabila situasi internasional membaik. Di sisi lain, ia mendukung langkah pemerintah mempercepat diversifikasi energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan pengolahan energi berbasis sampah.
Tak hanya itu, Herman menyoroti pesan Presiden terkait pentingnya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan nasional melalui optimalisasi komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.
Presiden disebut memperkirakan potensi devisa dari tiga sektor tersebut dapat mencapai 65 miliar dolar AS atau setara Rp1.100 triliun.
Herman juga mendukung langkah pemerintah membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan merugikan negara hingga ratusan miliar dolar AS.
“Kalau ini benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap memberi ruang besar bagi sektor swasta untuk berkembang. Menurut Herman, sejumlah perusahaan nasional telah berhasil menembus pasar global dan menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kekuatan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.