SUKABUMI – Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, yang turun langsung bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pemahaman sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Pemerintah terus mengimplementasikan program MBG di seluruh Indonesia seperti yang baru saja dilakukan di Gor Surade, Kabupaten Sukabumi, Minggu, (1/3).
Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari tugas pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap program-program pemerintah, khususnya yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional.
“Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, salah satu mitra kerja kami adalah Badan Gizi Nasional. Karena itu, kami memiliki tanggung jawab untuk mengawal sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Zainul di hadapan peserta sosialisasi.
Ia mengakui, dalam beberapa waktu terakhir, program MBG menjadi perbincangan luas di masyarakat, terutama di media sosial. Berbagai isu mencuat, mulai dari kualitas makanan hingga mekanisme pelaksanaannya.
Menanggapi hal tersebut, Zainul mengajak masyarakat untuk bersikap objektif dan aktif melakukan pengawasan.
“Terkait isu kualitas dan pelaksanaan di lapangan, masyarakat berhak menyampaikan laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Anggaran yang dialokasikan adalah hak penerima manfaat. Jangan sampai ada yang mengurangi hak tersebut,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik sebelum menyampaikan keluhan ke tingkat lebih tinggi.
“Jika ada persoalan, sampaikan terlebih dahulu kepada pengelola dapur atau pihak terkait di daerah. Jika belum ada solusi, barulah diteruskan melalui kanal resmi. Pengawasan masyarakat adalah bagian penting dari keberhasilan program ini,” tambahnya.
Menanggapi usulan agar program ini diganti dalam bentuk bantuan tunai, Zainul menilai bahwa tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak menerima makanan bergizi secara langsung dan setara.
“Jika diberikan dalam bentuk uang, maka tidak ada jaminan bahwa itu benar-benar digunakan untuk membeli makanan bergizi. Program ini dirancang agar anak-anak menerima manfaat secara nyata,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program makan bersama, melainkan juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk dapur-dapur penyedia makanan dapat melibatkan petani, peternak, serta pelaku UMKM lokal.
“Program ini harus menjadi pengungkit ekonomi masyarakat. Jangan hanya dilihat dari sisi penerima manfaat, tetapi juga bagaimana rantai pasoknya mampu menggerakkan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Zainul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pelaksanaan MBG dengan semangat gotong royong.
“Mari kita kawal bersama agar hak anak-anak kita tidak dikurangi dan pelaksanaannya benar-benar memberi manfaat. Kritik itu penting, tetapi sampaikan secara konstruktif. Program ini milik kita bersama,” tutupnya.